Ombudsman RI menemui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk melakukan rapat koordinasi dan berdialog. Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020). Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengatakan, pertemuan ini sebagai salalu satu upaya sinergitas dalam memperkuat institusi pemerintahan.
"Karena kalau kita bicara pencapaian pencapaian yang ingin dicapai oleh negara ini kalau tidak ada good governance tentu tidak akan tercapai," kata Rifai. Rifai mengungkapkan, salah satu yang menjadi topik pembicaraan adalah bagaimana kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenkopolhukam dapat mematuhi dan menjalankan saran yang direkomendasikan oleh Ombudsman RI. "Di sinilah kita perlu adanya koordinasi, sehingga ke depan nanti melalui Bapak Menko Polhukam mungkin akan ada pertemuan pertemuan yang sifatnya rutin ya, yang mengkoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga yang kami anggap perlu mendapat perhatian," kata Rifai.
"Karena tentu kepatuhan kementerian lembaga terhadap rekomendasi Ombudsman itu penting," tambahnya. Bicara mengenai kepatutan kementerian dan lembaga, Rifai menyinggung soal Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenrisetdikti) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menyebut, Kemenrisetdikti yang sekarang berganti menjadi Kemendikbud misalnya disampaikan ada empat rekomendasi Ombudsman RI, namun hanya satu yang dijalankan intitusi tersebut.
"Yang tidak dijalankan itu terkait misalnya laporan adanya plagiarism oleh rektor terpilih misalnya seperti itu ya, yang dipatuhi itu adalah terkait dengan status perguruan tinggi kesehatan," jelasnya. Lalu, Anggota Ombudsman Ninik Rahayu menambahkan, Kemendagri memiliki catatan paling banyak. Dari 13 rekomendasi Ombudsman RI, Kemendagri mendapat 9 rekomendasi. Sedangkan, Menkominfo ada 1 rekomendasi dan 2 rekomendasi untuk instansi kepolisian.
"Mungkin kedepan, sebagaimana yang disampikan pak Ketua akam dilakukan rapat koordinasi terbatas dengan kementerian terkait untuk mencari solusi terhadap upaya pelaksanaan rekomendasi tersebut," kata Ninik.
