Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI Achmad Baidowi menyatakan khawatir, kebijakan pelonggaran di sektor transportasi bisa memicu gelombang kedua penularan virus corona (Covid 19) di Indonesia. Kekhawatiran itu dikemukakan menanggapi pernyataan Menhub Budi Karya SUmadi yang membuka kembali transportasi umum di semua moda, darat, laut dan udara mulai Kamis (7/5/2020). Dia mengatakan, deteksi penyebaran virus corona akan semakin sulit, sebab kesadaran masyarakat untuk melapor masih rendah.
"Dengan adanya kelonggaran akses transportasi ini, harus diwaspadai gelombang II penyebaran Covid 19. Jika ini terjadi, maka pemerintah yang paling disalahkan, bukan masyarakatnya," kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2020). Anggota Komisi VI DPR ini menilai, kebijakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tersebut membuat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi tidak maksimal. Kampanye pemerintah agar masyarakat menjaga jarak, agar tidak mudik serta melindungi keluarga dari Covid 19 dinilai sia sia dengan adanya kebijakan tersebut.
"Dengan kembalinya mobilitas warga dari satu kota ke kota lain membuat himbauan physical distancing maupun social distancing yang dilakukan selama ini menjadi tak terlalu bermakna," ucap Awiek. Wasekjen PPP ini pun mengkritik Menhub Budi Karya Sumadi yang beretorika tak ada perubahan kebijakan. Awiek menambahkan, pernyataan Menhub jelas substansinya memperbolehkan perjalanan oleh masyarakat danmembuat masyarakat bingung di masa pendemi.
"Pelaksanaan yang berubah ubah tersebut membuat masyarakat bingung dan terkesan ketidaktegasan dalam menerapkan sejumlah aturan," jelas Awiek. Awiek juga menilai, kebijakan Menhub soal pelonggarana berpergian untuk pebisnis dan pejabat tidak tepat. Seharusnya, jika hanya untuk pebisnis dan pejabat bisa perjalanannya diterapkan waktu tertentu.
Selain itu, perlunya pengecekan secara ketat terkait kesehatan bagi orang orang yang melakukan perjalanan. Pasalnya, Awiek mengingatkan pada kasus pertama, virus menyebar dari WNA yang tak terdeteksi di bandara. "Ini harus menjadi pembelajaran. Terlebih perjalanan darat yang kontrol pemeriksaannya sedikit longgar," kata Awiek.
