Masuknya putri Presiden ke 4 RI Abdurahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid dan mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf dalam jajaran Komisaris menambah daftar pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditempatkan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebelumnya, telah ada sejumlah nama pendukung Jokowi baik di Pilpres 2014 maupun 2019 yang menduduki posisi di jajaran komisaris BUMN. Triawan Munaf diangkat menjadi Komisaris Utama Garuda Indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (22/1/2020) kemarin.
Dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Maruf, Triawan masuk dalam tim kampanye bersama sederet kepala daerah dan menteri. Saat itu, Triawan masih menjabat sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Soal pengangkatan Triawan, Menteri BUMN Erick Thoir menilai Triawan merupakan figur yang sudah dikenal di industri kreatif.
“Kalau pak Triawan jelas beliau itu sebuah figur yang berinovasi ya kan industri kreatif dan bisa di era Garuda ini kan persaingannya sudah bukan pesawat saja, Dimana di Garuda itu juga banyak implemen teknologi yang harus disiapkan,” jelas Erick. Yenny Wahid diangkat sebagai Komisaris Independen Garuda Indonesia pada Rabu kemarin bersamaan dengan pengangkatan Triawan Munaf.
Erick Thohir menilai sosok Yenny juga sudah tak diragukan lagi. “Kalau ibu Yenny gak usah dipertanyakanlah, kan figur wanita yang bagus, dengan ada bu Yenny tentu sekarang pramugari, front officer perempuan, paling tidak ada yang melindungi atau ada yang bisa diajak bicara,” kata Erick. Selain itu, Erick menilai Yenny memiliki latar belakang sebagai aktivis dan penggerak perempuan.
Dalam Pilpres 2019 lalu, meski tak masuk dalam struktur TKN Jokowi Maruf, Yenny secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Jokowi Maruf. Ia bahkan melepas jabatannya sebagai Direktur Wahid Institute. Sejak 25 November 2019, staf khusus Menteri BUMN diangkat sebagaiKomisaris PT Inalum.
Pada Pilpres 2019 lalu, Arya Sinulingga menjabat sebagai juru bicara TKN Jokowi Maruf. Meski tak masuk dalam struktur TKN maupun relawan, Ahok dikenal sebagai pendukung Jokowi. Terlebih saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok adalah wakil Jokowi.
Selain itu, Ahok merupakan anggota PDIP, partai pengusung Jokowi. Ahok resmi diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada 25 November 2019. Dikutip dari laman resmi Adhi Karya, Fadjroel Rahman menjabat sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karyasejak 22 September 2015.
Fadjroel diketahui merupakan relawan pendukung Jokowi. Di periode kedua pemerintahan Jokowi, Fadjroel diberi tambahan jabatan sebagai Juru Bicara Presiden. Dikutip dari , Paiman menjabat sebagai Komisaris PGN.
Sebelum mendapat posisi itu, Paiman merupakan Sekretaris Jenderal Rumah Koalisi Indonesia Hebat pada Pemilu Presiden 2014. Pataniari Siahaan menjabat sebagai Komisaris Independen BNI sejak 17 Maret 2015. Nama Pataniari Siahaan diketahui merupakan bagian dari tim ahli tim sukses pemenangan Jokowi JK pada Pilpres 2014.
Pataniari adalah mantan anggota DPR dari Fraksi PDI P yang menjadi dosen Fakultas Hukum di Universitas Trisakti. Pada Pemilu 2014, dia kembali menjadi calon legislatif pada 2014, tetapi sayangnya tidak terpilih. Sonny diketahui masuk menjadi kader PDI P pada 1999.
Sonny pernah menjabat sebagai pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan PDI P pada 1999 2000. Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup era pemerintahan Gus Dur ini pernah menjadi pengurus Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI P sejak 2001. Dosen filsafat di Unika Atmajaya ini juga pernah menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDI P pada 2004 2009.
Sonny menjabat sebagai Komisaris BRI sejak 2015. Roy E Maningkas adalah kader PDI P yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Steel. Selama pelaksanaan pemilihan presiden 2014, Roy dikenal sebagai anggota Tim Pokja Rumah Transisi Jokowi dan juga petinggi Barisan Relawan Jokowi Presiden.
Hironimus Hilapok adalah salah satu anggota Pokja Papua di Tim Transisi Jokowi JK. Ia didapuk menjadi Komisaris PT Adhi Karya sejak Maret 2015. Hironimus mengenyam pendidikan master bidang ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Indonesia.
