Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pihaknya masih mengkaji pencabutan status kewarganegaraan warga simpatisanISIS di Suriah. Hal itu menyusul keputusan pemerintah tidak akan memulangkan 689 WNI dari sana. "Belum belum masih dikaji, masih terus dikaji data data dulu," kata Yasonna di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (20/2/2020).
Pendataan dilakukan untuk menangkal para teroris lintas batas itu masuk ke Indonesia secara ilegal. Selain itu pendataan juga dilakukan untuk mengetahui jumlah anak anak yang kehilangan orangtuanya. Untuk diketahui pemerintah masih membuka peluang bagi anak anak untuk kembali ke Indonesia.
Yasonna mengatakan pemerintah saat ini masih rapat bersama BNPT membahas proses identifikasi serta pencabutan kewarganegaraan tersebut. "Belum sekarang kita masih rapat terus dengan BNPT," pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kombatan ISIS asal Indonesia yang berada di Suriah tidak mengakui diri sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
Selain itu menurutnya pemerintah juga tidak pernah bertemu langsung dengan 689 orang kombatan berdasarkan data Centeral Intelligent Aegncy (CIA) tersebut. Hal itu karena para kombatan tersebut menghindar dari pemerintah dan tidak pernah menampakan diri meski pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) telah mendatangi Suriah. "Ya mereka kan tidak mengakui sebagai WNI," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Rabu (12/2/2020).
Selain itu ia membantah kabar yang menyebut bahwa kombatan ISIS asal Indonesia tersebut minta dipulangkan. Menurutnya, selama ini pemerintah Indonesia hanya menerima laporan dari pihak lain antara lain CIA dan Palang Merah Internasional yang menyebut jumlah kombatan asal Indonesia di Suriah. "Lah iya, mereka kan tidak pernah menampakan diri. Paspornya dibakar. Itu kan hanya laporan. Bahwa ada itu. Lalu ada isu isu mereka ingin pulang. Siapa, tidak ada. Minta pulang ke siapa, itu laporan kok. Laporan," kata Mahfud.
