Pemerintah Taiwan telah mengimbau pekerja migran Indonesia agar tidak mudik saat Lebaran di tengah pandemi virus corona atau Covid 19. Program Manager Union Migran Indonesia, Yuherina Gusman mengatakan, pemerintah Taiwan sudah meminta pekerja Indonesia untuk menunda cuti untuk pulang kampung pada saat ini. "Bagi yang sudah terlanjur beli tiket, sama pemerintah Taiwan direimburse (diganti)," ujar Yuherina saat acara diskusi radio di Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2020).
Menurutnya, bagi pekerja migran yang tetap nekat pergi ke Indonesia, maka dalam beberapa bulan ini tidak dapat masuk kembali ke Taiwan. "Di Taiwan boleh keluar tapi tidak bisa masuk lagi karena sedang memberlakukan lockdown. Tapi aktivitas di dalam negeri masih berjalan normal, cuman orang luar tidak bisa masuk ke Taiwan," paparnya. Sementara bagi pekerja migran yang telah habis kontraknya pada saat ini, kata Yuherina, pemerintah Taiwan memberikan dua opsi kepada pemberi kerja.
"Bisa diperpanjang kontraknya, otomastis dia langsung kerja. Kedua, kalau sudah melampaui batas maksimal bekerja di Taiwan, itu diperpanjang tiga bulan baru bisa pulang ke tanah air," tuturnya. Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengingatkan kembali masyarakat untuk tidak mudik pada hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Menurut Jokowi, tidak mudik adalah pilihan paling bijaksana di tengah pandemi virus corona atau Covid 19seperti sekarang ini.
"Tidak mudik adalah cara paling bijaksana untuk melindungi keluarga di kampung" kata Presiden Jokowi dalam akun media sosialnya, Sabtu, (9/5/2020). Jokowi mengatakan dengan menahan rindu untuk tidak pulang kampung, masyarakat telah berperan memutus rantai penyebaran Covid 19. "Kita tidak mudik karena kita sayang keluarga," katanya.
Meskipun biasanya menurut Jokowi, pada tahun tahun sebelumnya sangat menantikan waktu mudik lebaran ke kampung halaman untuk bertemu orang tua, kerabat, dan handai taulan. "Tapi dunia telah dicengkeram Covid 19, " pungkasnya. Ketua Pakar Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Prof. Wiku Adisasmito mengungkapkan data terkait gerakan kurva kasus positif virus corona atau Covid 19 di Indonesia.
Dalam data yang ditampilkan berdasarkan rentang waktu mingguan, l Wiku mengatakan terdapat perubahan kasus positif yang diambil dari 10 provinsi. Sementara kesepuluh provinsi tersebut antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, Nusa Tenggara Barat, Bali, Papua, dan Sumatera Barat. Mereka mewakili provinsi dengan kasus penambahan terbanyak.
Adapun data yang ditampilkan adalah data dari tanggal 30 Maret hingga 1 Mei 2020. Wiku mengatakan meski ada penurunan kasus pada tanggal 1 Mei, hal tersebut tidak dapat diinterpretasikan bahwa kurva Covid 19 telah melandai. "Jangan diinterpretasikan melandai ini belum selesai minggunya, ini hanya gambaran setiap minggu," ujar Wiku, dalam konpers bertema 'Gerakan Kurva Landai', di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Sabtu (9/5/2020).
Menurutnya, dengan melihat perubahan angka pada tiap pekan maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 dapat memperoleh gambaran realistis. Meski meminta kurva tersebut tidak diinterpretasikan melandai, Wiku tetap berharap ada perubahan angka dengan kecenderungan menurun di pekan depan. Wiku menegaskan tak ingin cepat mengambil kesimpulan melihat tren yang ada.
Dia meminta semua pihak tetap waspada dan pemerintah daerah untuk mengendalikan masyarakat hingga kurva melandai. "Kalau nanti minggunya sudah selesai kita lihat angkanya berapa moga moga tetap di sini atau sudah naik sedikit. Nah itu sudah ada kecenderungan menurun," jelas Wiku. "Jadi seluruh pimpinan daerah juga harus memastikan masyarakat bisa kendalikan masyaratnya supaya betul betul bisa menang lawan covid," tandasnya.
