Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim memastikan pihaknya akan dapat bersinergi dengan Kementerian Riset dan Teknologi terkait pelaksanaan riset di perguruan tinggi. Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tugas pengelolaan perguruan tinggi berada di bawah Kemendikbud. Sebelumnya pengelolaan perguruan tinggi berada dalam lingkup Kemenristek.
"Kemarin pak Menristek bicara bersama dengan mas menteri di depan rektor rektor untuk menjelaskan bahwa masalah kordinasi riset di Ristek itu tidak menghambat," ujar Ainun di Kemendikbud, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020). Ainun memastikan tanggung jawab pelaksanaan riset tetap berada di bawah Kemenristek. Sementara pengelolaan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab Kemendikbud.
Ainun memastikan kedua kementerian bakal menjalankan koordinasi pada bidang riset di perguruan tinggi. "Mereka tetap bisa menjalankan riset risetnya dikoordinasi Menristek tetapi perguruan tinggi secara keseluruhan tanggung jawabnya di Dikbud. Enggak masalah. Nanti kita selalu koordinasi dengan Menristek," tutur Ainun. Sebelumnya, Menteri Riset Teknologi dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brojonegoro mengatakan pihaknya masih bertanggungjawab dalam pengelolaan riset di perguruan tinggi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong BUMN turut berperan dalam pengembangan riset dan inovasi yang dilakukan anak anak bangsa. Diketahui di era persaingan global saat ini, negara negara berkompetisi untuk memperoleh keunggulan, sehingga membutuhkan komitmen dan keberanian untuk melakukan riset dan inovasi. Melalui riset yang berkesinambungan dan melahirkan inovasi, negara pada akhirnya akan mendapatkan keunggulan kompetitif.
Dukungan terhadap hal tersebut harus diberikan dalam porsi yang lebih besar oleh seluruh pihak. Dalam keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi memandang tugas dan fungsi dukungan tersebut sudah selayaknya turut dibebankan kepada BUMN BUMN. Menurutnya, di era sekarang, gerak BUMN semestinya tak lagi terbatas hanya pada kegiatan usaha atau produksi barang barang dan layanan bernilai ekonomis saja.
Jokowi mencontohkan BUMN seperti Pertamina harus lebih berperan besar dalam mendukung pengembangan industri katalis. "Jangan takut dan malah menghindar. Kita ingat, keuntungan Pertamina itu bukan hanya miliar, bukan hanya Rp 1 triliun atau Rp 2 triliun, tapi sudah terakhir di atas Rp 20 triliun. Jadi kalau dipakai untuk riset seperti ini saya kira tidak ada ruginya," ujar Jokowi selepas berdialog dengan Prof Subagjo dari ITB dalam acara Pembukaan Rakornas Kemenristek/BRIN Tahun 2020 di kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, Kamis (30/1/2020). Januari 2020, nNama Pertamina disebut Subagjo yang bersama timnya di ITB sedang melakukan riset mengenai teknologi katalis.
Melalui riset yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1982 tersebut Subagjo memiliki harapan besar untuk mewujudkan kemandirian bangsa terhadap kebutuhan katalis industri yang sebagian besar masih didapat dari impor. Mulanya, Subagjo menceritakan kepada Presiden mengenai awal mula risetnya yang dilatarbelakangi banyaknya limbah sawit yang terbuang industri. Padahal, apabila diolah sedemikian rupa, limbah sawit tersebut dapat dikonversi menjadi olahan minyak bumi.
"Karena saya belajar tentang katalis, diminta mencari katalis yang cocok untuk proses tersebut. Kami lakukan dan memang kami sangat gembira waktu itu. Senior senior kami juga beberapa bilang reaksi itu menghasilkan cairan yang kadang kadang baunya seperti solar, tergantung pada kondisi operasinya," tuturnya. "Maksudnya, kalau temperatur tinggi hasilnya gas, bisa jadi elpiji. Kalau temperatur lebih rendah, nanti diperoleh bensin. Lebih rendah lagi kerosene. Kerosene itu bahan baku avtur. Lebih rendah lagi bisa solar," tambahnya. Namun, untuk melakukan riset di bidang tersebut ternyata tidak mudah karena membutuhkan dukungan industri dan dana yang besar.
Subagjo dan timnya terpaksa harus menghentikan riset mereka saat itu karena kesulitan menemukan mitra industri. "Padahal kami punya (resep) katalis yang baik untuk proses tersebut," ucapnya. Baru kemudian sekitar tahun 2000 riset tersebut dapat diteruskan kembali setelah menjalin kerja sama dengan Pertamina untuk mengembangkan katalis yang digunakan di BUMN tersebut.
"Sebentar, ini urusan dengan Pertamina ini. Pernah enggak dibantu dalam rangka katalis tadi dari Pertamina?" tanya Presiden begitu mendengar nama Pertamina disebut. "Dibantu, Pak. Kami sangat terbantu banyak dan ada alat yang harganya Rp 8 miliar, itu ada di laboratorium kami atas bantuan Pertamina," jawabnya. Jumlah yang disebutkan tersebut dinilai terlalu kecil oleh Presiden.
Apalagi mengingat keuntungan Pertamina yang jauh lebih besar dan subjek riset yang tergolong sebuah penemuan besar yang dapat memajukan perekonomian negara. Subagjo kemudian mengatakan bahwa bantuan terakhir yang diterima oleh timnya dari Pertamina sebesar Rp 46 miliar. Namun, itu pun dinilai Presiden masih belum cukup. "Rp 46 miliar? Tapi kecil juga, karena dana sawit kita sekarang mungkin sudah mendekati Rp 30 triliun. Untuk apa ini hanya disimpan saja? Saya sudah perintahkan ke menteri saat itu untuk diperbanyak bantuan ke ITB urusan katalis ini," kata Presiden.
Subagjo menyatakan, untuk mendukung dan melanjutkan risetnya, diperlukan pabrik katalis yang dibangun di dalam negeri. Dengan adanya pabrik tersebut, ia bersama timnya akan lebih leluasa mengembangkan risetnya sehingga akan benar benar bermanfaat bagi kebutuhan industri dalam negeri. "Sangat penting sekali dalam membangun pabrik katalis. Sejak dua tahun saya sudah menginginkan ada pabrik katalis sehingga resep resep katalis yang kami kembangkan itu tidak akan lepas ke luar negeri," ujarnya.
Presiden kemudian mengungkap, Pertamina dalam beroperasinya membutuhkan kurang lebih 50 katalis yang hanya 3 di antaranya yang mampu diproduksi sendiri. Berdasar fakta tersebut, riset yang dilakukan Subagjo dan timnya menjadi sangat relevan dan akan segera ditindaklanjuti olehnya melalui rapat terbatas khusus bersama jajaran terkait. Kepala Negara berharap agar dengan hasil riset dan pembangunan industri katalis tersebut di masa mendatang akan diperoleh efisiensi, utamanya melalui kebijakan B20 dan seterusnya dengan menggunakan bahan dan proses yang sepenuhnya dilakukan di dalam negeri.
"Upaya upaya anak bangsa seperti ini harus didukung penuh, tidak boleh dihambat. BUMN seperti Pertamina harus lebih berperan besar untuk mendukung pengembangan industri katalis. Badan Pengelola Dana Sawit juga harus aktif mendukung riset riset yang sangat berdampak besar seperti ini," kata Jokowi.
